Ancaman Terorisme Di Indonesia

Terorisme di Indonesia merupakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka. Sejak tahun 2002, beberapa "target negara Barat" telah diserang. Korban yang jatuh adalah turis Barat dan juga penduduk Indonesia. Terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya Bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan empat serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah Bom Bali 2002.

Setelah itu banyak tindakan Terorisme yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2003 tepatnya tanggal 5 Agustus terjadi pengeboman yang  menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.

Setahun kemudian terjadi lagi pengeboman di Kedubes Australia, tanggal 9 September 2004 Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI.

Pada 1 oktober 2005 terjadi pengeboman kembali di Bali yang sering disebut Bom Bali II. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.

Setelah cukup lama tidak ada ancaman terorisme, pada tahun 2009 kembali tindakan terorisme dilakukan, pada tanggal 17 Juli 2009 Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 WIB.

Saat ini, aksi terorisme masih banyak di lakukan. Sebut saja Latihan di Aceh yang belum lama ini di lakukan. Dan saat ini tindakan terorisme sepertinya berubah tindakannya. Sudah tidak lagi menggunakan Bom melainkan langsung menggunakan senjata api. Seperti yang di lakukan di Medan, para terorisme merampok Bank CIMB Niaga dengan menggunakan persenjataan lengkap.

Kepolisian juga harus mewaspadai serangan teroris yang lebih besar. Serangan ke Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Hamparan Perak, Sumatra Utara, merupakan dendam sekaligus latihan serangan ke target yang lebih besar.

Referensi :          www.mediaindonesia.com

                                www.id.wikipedia.org

Konflik Pembangunan Gedung Baru DPR

Jakarta - Rencana DPR yang akan membangun gedung senilai Rp 1,6 trilliun terus menuai kritik. Dibandingkan dengan kantor Presiden atau Wakil Presiden nilai tersebut terlalu mahal.

"Itu terlalu mewah lah," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai memimpin Apel Siaga Lebaran 2010 PMI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/9/2010).

Namun, menurut Ketua DPR RI Marzuki Alie, di Gedung DPR RI, di Jakarta, Kamis (16/9), mengatakan bahwa kajian ulang yang diminta dilakukan kepada tim teknis, yakni hanya evaluasi terhadap rencana anggaran yang dinilai sebagian anggota dewan terlalu mahal.

"Rencana pembangunan gedung baru DPR tetap akan dilanjutkan. DPR hanya akan melakukan evaluasi terhadap anggarannya," kata Marzuki Alie.

Hal ini membuat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penegak Citra DPR, pada hari Rabu melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dalam aksinya tersebut, mereka memprotes rencana pembangunan gedung baru DPR sebesar 1,6 trilyun rupiah.

Sejumlah LSM tersebut diantaranya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia.

Menurut Peneliti dari ICW, Illian Deta Sari, pembangunan gedung baru untuk para anggota DPR ini sangat tidak pantas, apalagi saat ini kondisi masyarakat Indonesia masih memprihatinkan dimana pengangguran dan kemiskinan masih sangat tinggi.

Menurut Illian, dana pembangunan gedung DPR sebesar 1,6 trilliun rupiah ini dapat digunakan untuk membangun 12.000 sekolah dan membiayai jaminan kesehatan masyarakat sebanyak 22 juta penduduk miskin.

“Gedung sekolah yang ambruk masih ratusan ribu. Masih banyak pula anak-anak yang mati busung lapar, mati kelaparan, tidak dapat mengakses pendidikan, kesehatan. Tapi mengapa anggaran yang seharusnya bisa untuk kesejahteraan masyarakat digunakan untuk hal yang tidak mendesak seperti ini,” ungkap Illian.

Selain itu, selama ini kinerja para anggota dewan juga belum menunjukan prestasi. Tahun ini, DPR menargetkan dapat menyusun 70 undang-undang, tetapi faktanya  pada akhir Agustus ini, baru sekitar tujuh undang-undang yang dirampungkan.

Para anggota Dewan saat ini berkantor di ruangan seluas 32 meter persegi. Jika gedung baru selesai, ruang untuk setiap anggota Dewan  akan bertambah menjadi 116 meter persegi. Diperkirakan dalam ruang itu akan diisi oleh seorang anggota DPR, seorang asisten pribadi dan lima staf ahli.

Gedung tersebut nantinya juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti kolam renang dan spa.

Referensi :          www.antaranews.com

                                www.republika.co.id

                                www.voanews.com

                                www.detiknews.com